Basriyono : Sektor Industri Belum Optimal Menyerap Tenaga Kerja

Basriyono (tengah) menerima panduan ketenagakerjaan dari Sekretaris Dirjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja RI

Wonogiri- Meskipun di Wonogiri saat ini telah berdiri beberapa pabrik, nyatanya belum efektif menyerap pengangguran baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. data akhir tahun 2016 angka usia produktif kab Wonogiri berkisar 743.279 dengan angkatan kerja 529.512, pengangguran terbuka masih diangka 15.641 dan setengah pengangguran sebesar 38.665 orang. seharusnya permasalahan ini sudah bisa teratasi mengingat pabrik pabrik yang ada saat ini memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja sampai 30.000, kenyataannya pabrik-pabrik tersebut baru menampung 5.000 tenaga kerja. Demikian diungkap Basriyono, S. Pd, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Wonogiri di ruang kerjanya.

Anggota Legislatif dari PKS ini kembali menambahkan “Setelah kami berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja  mereka menyampaikan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK),  yang menjadi salah satu institusi penyedia layanan latihan dan diklat tenaga terampil yang  berada di bawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja belum maksimal memenuhi harapan. Ada beberapa kendala yang mereka hadapi diantaranya keterbatasan instruktur, biaya operasional kegiatan dan tidak adanya pendampingan pemenuhan peralatan pasca pelatihan”.

“Berangkat dari permasalah itu pimpinan DPRD Wonogiri awal pekan kemari melakukan konsultasi ke Dirjen Binalattas Kemenaker Jakarta diterima oleh sekretaris Dirjen Binalattas. Salah satu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana progres pemerintahan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam forum itu kami memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Wonogiri.

 

Dari konsultasi tersebut sekretaris Dirjen Binalattas  menyampaikan roadmap baru yang akan  menjembatani persoalan tersebut. diantaranya : 

1. Membuka kran magang tenaga kerja ke Jepang dan negara maju lainnya.

2. Up date dan up grading instruktur BLK di masing masing daerah.

3. Mendesak kementerian lain yang bersinggungan dengan tenaga kerja(Kemdes, UMKM dll) untuk bisa memberi solusi atas berlakunya UU 23 Tahun 2014 dimana hibah dan bansos belum efektif peruntukannya”, Jelas Basriyono.