“Jangan bebani rakyat lagi !," demikian ucap Martri Agoeng saat di hubungi via telepon ketika diminta menanggapi rencana kenaikan iuran BPJS per 1 April bulan depan, seperti yang tertuang dalam Perpres No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Martri yang juga anggota DPR RI sekaligus anggota Pansus BPJS saat penyusunan UU JKN menambahkan, "Opsi pemerintah untuk menaikkan iuran dari peserta yang ada saat ini sagat tidak tepat dan akan semakin membebani mereka. Ditambah lagi pelayanan yang mereka terima masih sangat rendah. Masih banyak alternatif solusi untuk mengatasi defisit tagihan ke BPJS."
Ia menambahkan lagi, “Defisit tagihan ke BPJS sebesar 9 T itu salah satunya bisa ditutup dengan mengoptimalkan atau mendorong lebih banyak lagi pekerja formal yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dengan perjanjian kerja yang jelas serta mempunyai hubungan industrial utk menjadi anggota BPJS. Data yang kami peroleh, dari 35 jutaan pekerja formal baru 8-9 juta yang ikut menjadi anggota BPJS, masak kelemahan kinerja BPJS resikonya dibebankan kepada Rakyat.”
Dalam aturan tersebut, besaran kenaikan untuk kelas III, naik dari Rp 25.500 per orang per bulan, menjadi Rp 30.000 per orang per bulan. Untuk kelas II, naik dari Rp 42.500 per orang per bulan menjadi Rp 51.000 per orang per bulan. Dan kelas I naik dari Rp 59.500 per orang per bulan menjadi Rp 80.000 per orang per bulan.
Martri yang juga anggota DPR RI sekaligus anggota Pansus BPJS saat penyusunan UU JKN menambahkan, "Opsi pemerintah untuk menaikkan iuran dari peserta yang ada saat ini sagat tidak tepat dan akan semakin membebani mereka. Ditambah lagi pelayanan yang mereka terima masih sangat rendah. Masih banyak alternatif solusi untuk mengatasi defisit tagihan ke BPJS."
Ia menambahkan lagi, “Defisit tagihan ke BPJS sebesar 9 T itu salah satunya bisa ditutup dengan mengoptimalkan atau mendorong lebih banyak lagi pekerja formal yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dengan perjanjian kerja yang jelas serta mempunyai hubungan industrial utk menjadi anggota BPJS. Data yang kami peroleh, dari 35 jutaan pekerja formal baru 8-9 juta yang ikut menjadi anggota BPJS, masak kelemahan kinerja BPJS resikonya dibebankan kepada Rakyat.”
Dalam aturan tersebut, besaran kenaikan untuk kelas III, naik dari Rp 25.500 per orang per bulan, menjadi Rp 30.000 per orang per bulan. Untuk kelas II, naik dari Rp 42.500 per orang per bulan menjadi Rp 51.000 per orang per bulan. Dan kelas I naik dari Rp 59.500 per orang per bulan menjadi Rp 80.000 per orang per bulan.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !