WASPADAI KONFLIK DALAM PILKADES

Tengah : Sriyanto (Anggota Komisi I DPRD Kab. Wonogiri Fraksi PKS)  

Wonogiri- Bertempat di Balai Desa Sejati Kecamatan Giriwoyo, Senin (4/5) berlangsung penjaringan aspirasi masyarakat (jaring Asmara) dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Raperda inisiatif tentang Pilkades sebagai salah satu implementasi dari penerapan UU Desa, yang di hadiri seluruh kepala desa, ketua BPD, RT, RW serta tokoh masyarakat se-kecamatan Giriwoyo, baturetno dan Giritontro.

Sriyanto (Aleg DPRD Wonogiri) saat memberikan pengantar diskusinya menyampaikan, dalam peraturan tentang desa baik UU, PP maupun Permendagri 112 banyak hal baru yang harus disikapi, antara lain pembatasan calon 2 – 5 sehingga diperlukan formula eliminasi yang tepat sebelum pilkades digelar, TPS boleh lebih dari 1 hal ini juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi besar munculnya konflik dan kecurangan, serta calon dimungkinkan menggunakan foto/simbol dan nomor urut, Sanksi pelanggaran kampanye seperti money politic yang masih ringan hanya berupa peringatan tertulis sampai penghentian kampanye.

Audien yang hadir sangat antusias, berbagai tanggapan dan usul bermunculan di antaranya, 1. TPS sebaiknya tetap jadi 1 karena dipandang lebih kondusif dan memuaskan semua pihak, 2. Calon dibatasi dari segi usia untuk menjamin tingkat produktivitas, 3. Di tentukan batas minimal pendidikan calon, 4. Pejabat kades bukan dari PNS, 5. Bentuk kampanye berupa kampanye dialogis, 6. Penjemputan pemilih ditiadakan, 7. Akurasi data pemilih dengan menunjukkan KTP, 8. Penentuan pemenang 50%+1, dan lain-lain.

Dihubungi terpisah setelah acara berlangsung Anggota Dewan asal Paranggupito yang juga anggota fraksi PKS tersebut menambahkan, kerawanan lainnya yang mesti diantisipasi dalam pilkades yaitu konflik antar timses/ pendudung serta ikut bermainnya bandar judi (botoh) sehingga bisa merusak tatanan demokrasi yang dibangun, ia menambahkan upaya yang akan diambil diantarnya dengan menggelar  Pilkades di Kab. Wonogiri secara serentak dalam 3 tahap, serta menekankan kepada pihak-pihak terkait seperti panitia pemilihan dan Kepolisian untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Selain di  Giriwoyo hal serupa juga serentak dilakukan di Tirtomoyo, Girimarto, Wuryantoro dan Kismantor pungkas Sriyanto. (Yud)